Batemuritour.com- M Fuad Nasar dalam artikelnya, “Sejarah Berhaji Orang Indonesia”, yang terbit pada laman Kementerian Agama RI menjelaskan, perbaikan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pertama kali diperjuangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

KH Ahmad Dahlan membentuk Bagian Penolong Haji yang kemudian diketuai oleh seorang muridnya, KH Muhammad Syudja’ pada 1921 M. Gerakan Islam yang berpusat di Yogyakarta ini juga mengirim utusan ke Arab Saudi guna memberikan saran-saran perbaikan kepada pihak setempat yang berwenang soal haji.

“Bagian Penolong Haji membentuk Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia yang beranggotakan para ulama dan kaum cendekia. Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi Minangkabau tahun 1930 merekomendasikan agar mengadakan pelayaran sendiri untuk pengangkutan jemaah haji Indonesia,” tulis Fuad Nasar.

Baca juga : 

• Gelar Haji di Indonesia, Hasil Campur Tangan Siasat Politik Hindia Belanda
• Haji Singapura : Korban Pemerasan dan Penipuan Herklots

Dalam masa revolusi kemerdekaan, lanjut Fuad, pemerintah RI mengirim dua kali misi haji ke Arab Saudi. Yang pertama diberangkatkan pada tahun 1948. Rombongannya terdiri atas tokoh-tokoh, yakni KHR Muhammad Adnan, Ismail Banda, KH M Saleh Suaidy, dan Haji Syamsir.

Adapun misi haji yang kedua merupakan perutusan resmi haji Indonesia yang pertama sesudah Perang Dunia II. Rombongan yang bertolak ke Saudi pada 1949 ini terdiri dari H Abd Hamid, M Noor Ibrahimy, Prof Ali Hasjmy, Prof Abdul Kahar Mudzakkir, dan Haji Sjamsir. Kepada mereka, pemerintah memberikan amanah tugas, bukan hanya soal penyelenggaraan haji, tetapi juga diplomasi dalam rangka menggalang dukungan internasional—khususnya dunia Arab—bagi perjuangan RI mempertahankan kemerdekaan.

Setelah Pengakuan Kedaulatan RI pada akhir tahun 1949, penyelenggaraan haji RI kembali bergiat. Pemerintah pada 1950 memberangkatkan jamaah haji dengan menggunakan sarana transportasi kapal laut. Kuota yang diterima Indonesia ialah 10 ribu peziarah, sedangkan jumlah jamaah haji dari RI saat itu kurang lebih 9.907 orang.

Baca juga : 

• Piagam Madinah : Interelasi Islam dan Politik
• Peranan Haji Indonesia Terhadap Politik

Fuad menuturkan, pada waktu kapal haji yang pertama, Tarakan, hendak berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, menteri agama RI KH Abdul Wahid Hasyim mengisi pidato pelepasan jamaah haji. Dalam kesempatan itu, ayahanda KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut berpesan kepada kapten kapal, “Saya percayakan keselamatan jemaah haji ini kepada Tuan. Saya harap mereka mendapat pelayanan yang sesuai dengan kehormatannya.”

Buku Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik mengungkapkan pelbagai usaha penting A Wahid Hasyim saat menahkodai Kemenag RI, khususnya dalam rangka memperbaiki penanganan urusan haji. Ia membuat kebijakan, pelaksanaan haji sepenuhnya ditangani pemerintah, yakni melalui Bagian Urusan Haji dari Kemenag. Dalam pelaksanaannya, entitas ini bersinergi dengan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI). Hadirnya negara bertujuan, antara lain, agar tidak ada lagi kejadian bahwa calon jamaah haji RI terbujuk rayuan pihak-pihak tertentu yang ingin mengeksploitasi mereka, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi.

Yayasan PHI terbentuk sebagai hasil dari Muktamar Kongres Muslimin Indonesia yang berlangsung pada Desember 1949. Forum yang dihelat di Yogyakarta ini diikuti delegasi dari 156 organisasi Islam. Dua tahun kemudian, berdirilah yayasan yang dimaksud.

Baca juga :

• Hubungan Ibadah Haji dengan Organisasi Politik Islam di Indonesia
• Pengaruh Ibadah Haji Terhadap Masyarakat dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Pendidikan

Waallahu A'alam Bisshowab

Sekian pembahasan Batemuritour kali ini, bagi kalian yang ingin bertanya ataupun berkomentar terkait konten-konten Islami silahkan hubungi email kami di umrah.batemuri@gmail.com atau terus cek artikel kami di www.batemuritour.com