batemuritour.com- Hai sobat batemuri!! Nikah siri, atau pernikahan yang tidak tercatat dalam lembaga resmi, adalah isu yang kerap memunculkan diskusi dalam konteks Islam. Dalam pandangan keagamaan, nikah siri diperbolehkan dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Namun, terdapat pertanyaan tentang apakah nikah siri sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam serta bagaimana dampak sosial yang mungkin timbul dari pernikahan siri ini. Lalu bagaimana hukum nikah siri dalam islam?? Yuk langsung aja kita simak penjelasan berikut ini!!

Baca Juga: Hukum Larangan KDRT dalam Al-Qur'an dan Hadits

Hukum Nikah Siri dalam Islam

Nikah siri, dalam perspektif agama Islam, harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah. Salah satu syarat utamanya adalah kehadiran dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari kedua belah pihak. Namun, yang paling penting adalah keberadaan wali nikah (wali dari pihak wanita). Tanpa kehadiran wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam agama.

Terlepas dari kesahihan pernikahan dalam pandangan agama, penting untuk ditegaskan bahwa pernikahan siri tidak diakui oleh hukum dalam banyak yurisdiksi. Pernikahan siri tidak tercatat di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah yang setara. Ini dapat berdampak pada perlindungan hukum, terutama bagi istri dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ketidakpenuhan suami dalam memberi nafkah.

Bentuk Nikah Siri

Nikah siri dalam Islam memiliki dua bentuk yaitu:

1. Nikah Siri tanpa Wali yang Sah

Dalam hal ini, pernikahan tidak sah karena syarat sah nikah adalah adanya wali dari pihak wanita. Dalil yang menguatkan larangan ini adalah hadis dari Aisyah RA, yang menyatakan bahwa nikah tanpa izin wali dianggap batal.

Baca Juga: Berikut Hukum Status Zina dan Had Zina dalam Islam

2. Nikah Siri di Bawah Tangan

Bentuk ini merujuk pada pernikahan yang sah dalam pandangan agama, tetapi tidak tercatat di lembaga resmi. Meskipun sah secara agama, praktik ini tidak dianjurkan dengan beberapa alasan.

Penting untuk diingat bahwa pemerintah menetapkan aturan untuk pencatatan pernikahan demi mengikat ikatan antara pasangan dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Pencatatan di lembaga resmi seperti KUA atau instansi setara adalah bentuk ketaatan kepada pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pencatatan pernikahan juga memberikan jaminan perlindungan kepada istri dan anak-anak. Pencatatan surat nikah memberi dasar hukum bagi istri dalam situasi KDRT atau dalam memastikan hak-haknya dalam kasus perceraian.

Selain itu, pencatatan surat nikah dapat memudahkan proses administrasi lainnya seperti pengurusan dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan SIM. Dalam konteks Al-Qur'an, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang kuat (surat An-Nisa: 21), dan pencatatan pernikahan semakin mengokohkan ikatan ini.

Nikah siri dalam Islam tetap nutuh beberapa pertimbangan. Meskipun sah dalam pandangan agama, pernikahan siri tidak diakui secara hukum dalam banyak yurisdiksi. Oleh karena itu, praktik ini memiliki risiko dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak istri dan anak. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk mentaati aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pencatatan pernikahan bukan hanya memperkuat ikatan pasangan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga.

Baca Juga: Wudhu saat Menggunakan Makeup? Ini Dia Hukumnya

Wallahu a'lam bisshowab

Sekian pembahasan Batemuritour kali ini, bagi kalian yang ingin bertanya ataupun berkomentar terkait konten-konten Islami silahkan hubungi email kami di umrah.batemuri@gmail.com atau terus cek artikel kami di www.batemuritour.com