Batemuritour.com- Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) merupakan lembaga yang menyediakan layanan haji khusus bagi jamaah yang ingin memperoleh fasilitas dan pelayanan lebih nyaman serta waktu perjalanan yang lebih singkat dibandingkan dengan haji reguler. Untuk dapat beroperasi sebagai PIHK, sebuah badan hukum di Indonesia harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Proses pengajuan izin ini memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan ketat yang bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin mendirikan PIHK:

Baca Juga : 3 Macam Sanksi Administratif PPIU agar Jamaah Umrah Terlindungi dari Pelanggaran

1. Dimiliki dan Dikelola oleh Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam

Persyaratan pertama untuk mendirikan PIHK adalah bahwa badan hukum tersebut harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang menyelenggarakan layanan haji memiliki pemahaman dan keterikatan dengan nilai-nilai Islam serta dapat lebih memahami kebutuhan spiritual jamaah haji. Selain itu, persyaratan ini diharapkan dapat menjamin kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara haji khusus yang akan mereka pilih.

2. Terdaftar Sebagai PPIU yang Terakreditasi

Syarat berikutnya adalah bahwa badan hukum yang mengajukan izin PIHK harus terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terakreditasi. Artinya, calon PIHK harus sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan perjalanan umrah dan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah. Akreditasi PPIU menjadi indikator bahwa badan hukum tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelenggarakan perjalanan ke Tanah Suci, sehingga dianggap siap untuk mengelola ibadah haji khusus dengan kualitas yang memadai.

3. Memiliki Kemampuan Teknis, Kompetensi Personalia, dan Kemampuan Finansial

Baca Juga : 4 Tanggung Jawab PPIU dalam Memberikan Perlindungan kepada Jamaah agar Terjamin Keamanannya Selama Umrah

Badan hukum yang mengajukan izin PIHK harus memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan juga kemampuan finansial yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya jaminan bank yang menunjukkan bahwa calon PIHK memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatan haji khusus. Kemampuan teknis meliputi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan haji, sementara kompetensi personalia mencakup kualifikasi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PIHK, seperti pembimbing haji yang berpengalaman dan staf administratif yang kompeten. Dengan adanya jaminan bank, pemerintah ingin memastikan bahwa calon PIHK mampu menjalankan tanggung jawab finansialnya untuk keberlangsungan pelayanan terhadap jamaah.

4. Memiliki Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis, badan hukum yang ingin menjadi PIHK juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Komitmen ini meliputi kesediaan untuk melakukan evaluasi secara berkala, berinovasi dalam menyediakan layanan, dan memperbaiki setiap aspek penyelenggaraan haji khusus yang dianggap kurang memadai. Komitmen ini menunjukkan bahwa PIHK berorientasi pada kepuasan jamaah dan selalu siap untuk mengikuti perkembangan kebutuhan jamaah haji.

Baca Juga : 6 Tantangan yang Dihadapi PPIU dalam Menyelenggarakan Ibadah Umrah agar Sesuai Kebijakan Pemerintah Arab Saudi

Untuk mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), badan hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dari Kementerian Agama, mulai dari kepemilikan dan pengelolaan oleh WNI Muslim, terdaftar sebagai PPIU terakreditasi, hingga memiliki jaminan finansial dan komitmen untuk memberikan layanan berkualitas. Persyaratan ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap PIHK mampu memberikan pengalaman haji khusus yang nyaman, aman, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.