Batemuritour.com- Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memiliki peran penting dalam mempersiapkan jemaah haji dan umrah agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Bagi mereka yang ingin mendirikan KBIHU, memahami prosedur pengajuan permohonan izin menjadi langkah awal yang sangat penting. Berikut ini adalah tahapan dan prosedur pengajuan permohonan izin KBIHU yang perlu diikuti.

Baca Juga : 3 Standar Sumber Daya Manusia pada KBIHU agar Pelayanan Jemaah Lebih Berkualitas

 1. Persiapan Dokumen Administratif

Tahap pertama dalam proses pengajuan izin KBIHU adalah mempersiapkan dokumen administratif yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen ini mencakup:

- Akta Pendirian: Dokumen ini harus dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta ini mencakup nama, alamat, tujuan, dan kegiatan KBIHU.

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART): Dokumen ini mengatur struktur organisasi, tugas dan wewenang pengurus, serta mekanisme kerja KBIHU.

- Struktur Organisasi: Rincian tentang struktur organisasi, termasuk nama-nama pengurus dan pembimbing ibadah yang telah bersertifikat.

- Sertifikat Pembimbing Ibadah: Pembimbing yang bertugas harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

- Proposal Kegiatan: Berisi rencana kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah yang akan dilaksanakan oleh KBIHU.

 2. Pengajuan Permohonan ke Kantor Kementerian Agama

Setelah semua dokumen administratif siap, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) setempat. Pengajuan ini harus disertai dengan semua dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Baca Juga : 6 Standar Sarana dan Prasarana KBIHU agar Jemaah Mendapatkan Layanan Terbaik

 3. Verifikasi dan Evaluasi Dokumen

Setelah permohonan diajukan, Kanwil Kemenag akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang disertakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi. Selain itu, Kanwil Kemenag juga akan melakukan evaluasi terhadap proposal kegiatan dan kelayakan operasional KBIHU.

 4. Peninjauan Lapangan

Selain verifikasi dokumen, Kanwil Kemenag juga akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa KBIHU memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peninjauan ini mencakup pemeriksaan kantor, tempat bimbingan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti alat komunikasi dan kendaraan operasional.

 5. Penerbitan Izin Operasional

Jika semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi, Kanwil Kemenag akan menerbitkan izin operasional untuk KBIHU. Izin ini menjadi bukti bahwa KBIHU telah resmi diakui dan diperbolehkan untuk memberikan bimbingan kepada jemaah haji dan umrah.

 6. Audit dan Monitoring Berkala

Setelah izin operasional diterbitkan, KBIHU tidak lantas bebas dari pengawasan. Kementerian Agama akan melakukan audit dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa KBIHU tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, izin operasional bisa saja dicabut.

Baca Juga : 4 Standar Administrasi KBIHU agar Pelayanan Jemaah Lebih Optimal

Prosedur pengajuan permohonan izin KBIHU melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui dengan teliti. Dari persiapan dokumen administratif hingga peninjauan lapangan, setiap langkah harus dipenuhi dengan baik untuk memastikan KBIHU dapat beroperasi secara resmi dan memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah.